KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PROFESIONALISME PENDIDIK

//KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PROFESIONALISME PENDIDIK

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PROFESIONALISME PENDIDIK
Dr.H.Chairuddin Siregar, S.Ag.,M.Pd
Dosen STAIS TebingTinggi Deli
Email: siregarchairuddin@ymail.com
ABSTRACT
Various policies in the field of education include the Government Regulation of
the Republic of Indonesia Number 19 of 2005 concerning National Education
Standards (SNP). This National Education Standard is a minimum criterion on the
component of education that enables each level and path of education to develop
education optimally in accordance with the characteristics and characteristics of
the program. PP No. 19/2005 mandates that every educator must have academic
qualifications and competencies as agents of learning, physically and mentally
healthy and have the ability to realize national education goals. Academic quality
is the minimum level of education that must be fulfilled by an educator. Teacher
competencies as learning agents include a) pedagogical competencies, b)
personality competencies, c) social competencies, and d) professional
competencies.
The implementation of the policy as said by Grindle in Subarsono that: “Actually,
it is not merely limited to the mechanism of political decisions into routine
procedures through bureaucratic channels, but is related to the problem of conflict,
namely who gets what in a policy, even the policy implementation is something
very important, maybe even far more important than policy making.
Keywords: government policy, professionalism of educators

 

A. Pengertian Kebijakan
Kebijakan (policy) seringkali dicampuradukkan dengan kebijaksanaan (wisdom) . Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal. Suatu kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan akal
manusia, namun akal manusia merupakan unsur yang dominan di dalam mengambil keputusan dari berbagai pilihan dalam pengambilan keputusan kebijakan. Suatu kebijaksanaan lebih menekankan kepada faktor-faktor emosional dan irasional. Bukan berarti bahwa suatu kebijaksanaan tidak mengandung unsure-unsur rasional.
James E. Anderson dalam Subarsono menyebutkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok pelaku terkait dengan suatu permasalahan tertentu. Harold
D.Lasswell dan Abraham Kaplan juga menyebutkan kebijakan merupakan sebuah program yang diarahkan pada tujuan, nilai, dan praktek. Artinya kebijakan merupakan sebuah program yang disusun berdasarkan tujuan, termasuk nilai-nilai pembuat kebijakan dan fisibilitas dalam praktek. Harold D.Lasswell dan Abraham Kaplan dalam Subarsono, mengatakan bahwa kebijakan mengandung unsur fisibilitas teknis, sosial, dan politik.

untuk selengkapnya silahkan klik judul jurnal dibawah ini, full pdf..

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PROFESIONALISME PENDIDIK

 

 

2020-08-25T12:42:05+00:00

Contact Info

JL. T. Imam Bonjol, No. 16-A, Kota Tebing Tinggi, Tambangan Hulu, Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara 20998

Phone: (0621) 326545

Fax: -

Web: staistebingtinggideli.ac.id

Berita